Sebab / Faktor Pelanggaran HAM / Hak Asasi Manusia Baik di Kalangan Sipil Maupun Militer

Lembaga-lembaga penegak hukum juga lebih nampak difungsikan sebagai transaksi bisnis, siapa yang tebal kantongnya hampir dapat dipastikan selalu sebagai pihak yang diuntungkan oleh lembaga penegak hukum.

Dalam kondisi yang demikian, ada kecenderungan kepercayaan masyarakat terhadap fungsinya lembaga penegak hukum menurun. Misalnya poling pendapat mengenai kemampuan hakim bertindak adil dalam memutuskan kasus pelanggaran HAM, yakin: 32,1%; tidak yakin: 61,2%, dan tidak tahu/tidak menjawab: 6,7% (Kompas, 25 Maret 2002).

Jika kondisi kurang percaya masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin menguat, maka dapat dipastikan masyarakat akan menggunakan cara-cara lain di luar prosedur hukum dalam mengatasi berbagai masalah konflik/bentuk pelanggaran hukum. Hal ini tentunya semakin mempersulit upaya penegakan hak asasi manusia.

Sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik di kalangan sipil maupun militer karena masih ada kalangan mereka yang belum memahami tentang hak asasi manusia.

Dari kalangan militer sering terlihat tindakan yang tidak proporsional, represif bahkan nyaris seperti menghadapi musuh dengan menggunakan peluru tajam yang mematikan ketika berhadapan dengan para demonstran yang sedang menyuarakan pendapatnya sebagai hak asasi demokrasi.

Mestinya jika militer mengetahui tindakan para demonstran itu sebagai perwujudan hak asasi, seharusnya militer menghadapinya secara persuasif, dengan dialog bukan dengan kekerasan fisik dan senjata.

Upaya untuk menempatkan militer hanya pada fungsi pertahanan dan Polri pada fungsi keamanan merupakan bukti bahwa militer sering terjebak pada pelanggaran hak asasi manusia.

Namun karena Polri telah lama dididik dengan pola militer, maka masih terlihat dengan jelas perilaku Polri yang tidak banyak berbeda dengan perilaku militer dalam menangani masalah-masalah ketertiban masyarakat, yaitu secara represif dan mengedepankan kekerasan fisik.

Mestinya perilaku Polri dalam upaya menertibkan masyarakat lebih mengedepankan fungsi penegakan hukum.

Di kalangan sipil juga sering dijumpai tindakan yang mencerminkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami kerusuhan sosial yang terjadi selama ini.

Misalnya dengan melakukan pembakaran pertokoan dan penjarahan serta pemerkosaan massal terhadap etnis tertentu karena telah termakan isu dari provokator.

Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya digolongkan dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ketidakpahaman terhadap hak asasi manusia, dapat terlihat ketika mereka tertangkap dan diinterogasi alasan mereka hanya ikut-ikutan saja. Apabila dilihat dari latar belakang sosial-ekonomi umumnya mereka dari kalangan marginal.

Di samping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi: manusia tersebut di atas, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab” (A. Masyur Effendy, 1997: 33).